Senin, 2 November 2026  |  Magelang, Jawa Tengah
Berita Kota & Kabupaten Magelang
Beranda » Opini » Opini: Kota Magelang Butuh Kantong Parkir Permanen, Bukan…
Opini

Opini: Kota Magelang Butuh Kantong Parkir Permanen, Bukan Darurat Tiap Event

Sembilan kantong parkir darurat dan sepuluh ruas jalan yang ditutup saat karnaval menunjukkan perlunya sistem parkir permanen yang terhubung dengan jalur pejalan kaki dan dikelola sepanjang tahun.

Oleh Intan Larasati Jumat, 30 Oktober 2026 · 22.23 WIB
Ilustrasi kantong parkir permanen Kota Magelang
Ilustrasi area parkir dengan mobil terparkir rapi dan keluarga berjalan menuju alun-alun kota. (Ilustrasi: KabarTidar)

Magelang Ethno Carnival 2026 menjadi pengingat bahwa kantong parkir permanen Kota Magelang bukan lagi gagasan yang dapat ditunda dari tahun ke tahun. Untuk gelaran karnaval tersebut, Dinas Perhubungan menyiapkan sembilan kantong parkir dan menutup sepuluh ruas jalan di kawasan pusat kota. Skema itu mungkin cukup untuk satu hari karnaval, tetapi skema yang sama pula yang harus dirancang ulang setiap kali kota ini menggelar hajatan besar.

Sembilan kantong parkir yang disiapkan tersebar di kawasan Ngesengan, Bakorwil, Jalan Veteran, Jalan Kartini, Jalan Sutopo, Jalan Jenggolo, Jalan Pajajaran, kawasan Alun-alun, dan Jalan Kalingga. Sementara itu, sepuluh ruas jalan yang ditutup meliputi Jalan A Yani, Jalan Alun-alun Utara, Jalan Alun-alun Selatan, Jalan Sigaluh, Jalan Sriwijaya, Jalan Kalingga, Jalan Pajang, Jalan Pajajaran, Jalan Daha, dan Jalan Pemuda. Daftar tersebut menunjukkan betapa luasnya rekayasa lalu lintas yang diperlukan hanya untuk satu rangkaian karnaval.

Persoalannya bukan pada penutupan jalan itu sendiri. Karnaval memang membutuhkan ruang. Rute yang melintasi Jalan A Yani, sisi timur Alun-alun, dan Jalan Pemuda hingga Tugu Adipura tidak mungkin dilewati iring-iringan peserta apabila jalan tersebut tetap dipadati kendaraan. Persoalannya terletak pada pola yang berulang: setiap event besar datang, pemerintah kota menyiapkan kantong parkir darurat, pengunjung diarahkan secara spontan, dan setelah acara selesai, seluruh pengaturan itu dibongkar seolah persoalan parkir ikut selesai bersama panggung karnaval.

Padahal Magelang Ethno Carnival bukan kegiatan sekali datang lalu hilang. Karnaval ini merupakan puncak Magelang Flower Festival, sebuah festival tahunan yang pada 2026 berlangsung pada 25 Oktober hingga 1 November 2026. Tahun-tahun sebelumnya pun karnaval serupa telah digelar. Artinya, lonjakan pengunjung ke pusat kota adalah peristiwa yang dapat diprediksi, bukan kejutan yang datang tanpa pemberitahuan. Sesuatu yang dapat diprediksi seharusnya dijawab dengan infrastruktur yang permanen, bukan dengan tambal sulam tahunan.

Kantong Parkir Permanen Kota Magelang Bukan Sekadar Lahan Kosong

Kantong parkir permanen tidak cukup dimaknai sebagai sebidang lahan kosong yang diberi papan penanda saat event berlangsung. Kantong parkir permanen adalah simpul mobilitas: tempat kendaraan berhenti secara tertib, tempat pengunjung beralih dari kendaraan menuju kawasan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas diatur sebelum kepadatan mencapai titik yang tidak terkendali.

Bayangkan perbedaan yang dirasakan pengunjung pada dua skenario. Pada skenario pertama, pengunjung datang tanpa kepastian lokasi parkir, berputar mencari ruang kosong di sekitar rute karnaval, lalu akhirnya memarkirkan kendaraan di bahu jalan atau di gang permukiman. Kemacetan bertambah, warga terganggu, dan petugas di lapangan harus bekerja ekstra untuk mengurai simpul yang sebenarnya dapat dicegah. Pada skenario kedua, pengunjung sejak awal mengetahui lokasi kantong parkir permanen, kapasitasnya, dan jalur berjalan kaki menuju Alun-alun. Kendaraan berhenti di tempat yang semestinya, jalan di sekitar rute tetap dapat diawasi, dan petugas dapat fokus pada keselamatan, bukan pada pemadaman kemacetan yang berulang.

Perbedaan itu juga dirasakan oleh pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Alun-alun. Festival seperti Magelang Flower Festival diharapkan menggerakkan perputaran ekonomi lokal. Harapan itu akan lebih mudah tercapai apabila pengunjung dapat tiba dengan nyaman, berjalan kaki tanpa rasa waswas, dan berbelanja tanpa terburu-buru karena khawatir kendaraannya dipindahkan atau terjebak antrean keluar. Parkir yang tertib bukan sekadar urusan kendaraan, melainkan bagian dari pengalaman berkunjung yang menentukan apakah pengunjung ingin kembali pada event berikutnya.

Hal yang sama berlaku bagi warga yang tinggal di sekitar pusat kota. Penutupan sepuluh ruas jalan tentu berdampak pada mobilitas warga. Apabila kantong parkir hanya bersifat darurat dan tersebar tanpa penanda permanen, warga sulit membedakan mana ruang parkir resmi, mana halaman warga, dan mana jalur yang harus tetap steril untuk kendaraan darurat. Kantong parkir permanen yang jelas batasnya justru melindungi warga, karena kendaraan pengunjung memiliki tempat yang sah dan tidak perlu menyerobot ruang permukiman.

Parkir Permanen Harus Terhubung dengan Jalur Pejalan Kaki

Kantong parkir permanen akan kehilangan sebagian manfaatnya apabila tidak terhubung dengan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman. Pengunjung yang memarkirkan kendaraan di Jalan Veteran, Jalan Kartini, atau kawasan Ngesengan tetap harus berjalan menuju Alun-alun. Perjalanan itu harus dapat ditempuh dengan trotoar yang layak, penyeberangan yang jelas, penerangan yang memadai, dan petunjuk arah yang mudah dibaca.

Di titik inilah gagasan kantong parkir permanen bertemu dengan gagasan kota yang ramah pejalan kaki. Kota yang menutup jalan untuk karnaval sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa jalan dapat menjadi ruang publik, bukan sekadar jalur kendaraan. Sayangnya, ruang publik itu sering kali hanya hadir selama beberapa jam. Setelah karnaval selesai, pejalan kaki kembali berhadapan dengan trotoar yang sempit dan kendaraan yang parkir sembarangan. Pembahasan mengenai jalan yang ramah pejalan kaki menjadi relevan di sini, karena kantong parkir permanen dan trotoar yang layak adalah dua sisi dari kebijakan mobilitas yang sama: kendaraan berhenti di tempatnya, manusia berjalan dengan aman.

Pemerintah kota juga perlu memikirkan kelompok yang sering terlupakan dalam skema parkir darurat, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang membawa anak kecil. Kantong parkir permanen memungkinkan penyediaan ruang parkir khusus yang letaknya dekat dengan jalur landai, toilet umum, dan titik istirahat. Skema darurat yang disusun dalam waktu singkat jarang mampu menyediakan hal-hal tersebut secara konsisten. Di sinilah letak keunggulan permanen: standar pelayanan dapat ditetapkan, diuji, dan diperbaiki dari satu event ke event berikutnya.

Keberatan yang Wajar dan Jawaban yang Masuk Akal

Gagasan kantong parkir permanen tentu mengundang keberatan yang wajar. Keberatan pertama menyangkut lahan. Lahan di pusat kota terbatas dan mahal. Membangun kantong parkir baru di kawasan Alun-alun bukan perkara mudah, apalagi apabila harus membebaskan lahan permukiman atau ruang hijau. Keberatan ini perlu dijawab secara jujur, bukan dengan janji yang mengabaikan kenyataan.

Jawaban yang masuk akal adalah memulai dari audit lahan yang sudah ada. Pemerintah kota dapat memetakan lahan milik pemerintah, lahan kosong yang dapat dikerjasamakan, halaman fasilitas publik yang sepi pada akhir pekan, serta gedung parkir yang kapasitasnya belum optimal. Kantong parkir permanen tidak harus berupa satu lahan raksasa di satu titik. Kantong parkir permanen dapat berupa jaringan beberapa titik yang tersebar di sekeliling pusat kota, masing-masing dengan kapasitas yang jelas dan jalur berjalan kaki yang terukur menuju Alun-alun.

Keberatan kedua menyangkut pemanfaatan di luar musim event. Kantong parkir yang dibangun untuk karnaval dikhawatirkan sepi pada hari biasa dan menjadi beban pemeliharaan. Keberatan ini justru menunjukkan pentingnya fungsi ganda. Kantong parkir permanen di sekitar pusat kota dapat melayani pengunjung Alun-alun, pasar, perkantoran, dan kawasan perdagangan pada hari biasa, lalu ditingkatkan kapasitas pelayanannya saat event besar berlangsung. Dengan fungsi ganda tersebut, biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemanfaatan sepanjang tahun.

Keberatan ketiga menyangkut anggaran. Pembangunan dan pemeliharaan kantong parkir permanen membutuhkan dana yang tidak kecil. Namun, biaya rekayasa darurat yang berulang pun tidak gratis. Setiap tahun, pemerintah kota mengerahkan petugas, rambu sementara, dan koordinasi lintas instansi untuk mengatur parkir yang sebenarnya dapat diatur oleh sistem yang permanen. Perbandingan yang jujur seharusnya menghitung seluruh biaya tersebut, termasuk biaya sosial akibat kemacetan, parkir liar, dan keluhan warga, bukan hanya biaya pembangunan fisik.

Yang Perlu Dilakukan Pemerintah Kota Setelah Karnaval

Setelah Magelang Ethno Carnival 2026 selesai, pemerintah kota sebaiknya tidak langsung melupakan persoalan parkir hingga karnaval berikutnya tiba. Momentum evaluasi justru paling berharga pada saat pengalaman masih segar: kantong parkir mana yang penuh lebih dahulu, kantong parkir mana yang sepi karena sulit dijangkau, ruas jalan mana yang paling padat, dan keluhan apa yang paling sering disampaikan pengunjung dan warga.

Hasil evaluasi tersebut sebaiknya dituangkan dalam peta parkir permanen yang dipublikasikan secara terbuka dan diperbarui secara berkala. Peta itu harus memuat lokasi, kapasitas, tarif yang berlaku, jam operasional, dan jalur berjalan kaki menuju Alun-alun. Peta yang permanen dan mudah diakses jauh lebih berguna daripada pengumuman kantong parkir yang hanya beredar menjelang event dan hilang setelah event selesai. Pengunjung dari luar kota, termasuk kontingen dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kota Salatiga, membutuhkan informasi yang dapat direncanakan jauh sebelum hari pelaksanaan.

Koordinasi lintas instansi juga perlu dilembagakan, bukan hanya dibentuk sebagai panitia event. Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Satpol PP, serta Polres Magelang Kota telah berkoordinasi secara intensif menjelang karnaval 2026, sebagaimana diberitakan oleh BorobudurNews. Koordinasi semacam itu sebaiknya berlanjut dalam forum mobilitas kota yang membahas parkir, pejalan kaki, dan angkutan secara rutin, bukan hanya saat festival tiba. Dengan forum yang permanen, keputusan mengenai kantong parkir tidak lagi bergantung pada ingatan panitia tahun sebelumnya.

Terakhir, pemerintah kota perlu menetapkan target yang terukur. Misalnya, sejumlah kantong parkir yang selama ini bersifat darurat ditetapkan statusnya secara permanen, dilengkapi rambu tetap, dan diumumkan dalam peta resmi kota. Target yang terukur memungkinkan publik menilai apakah janji perbaikan benar-benar berjalan.

Rincian penutupan jalan dan kantong parkir pada karnaval 2026 telah diberitakan KabarTidar melalui laporan tentang penutupan jalan untuk Magelang Ethno Carnival 2026. Laporan tersebut menjadi pengingat betapa besar usaha yang dikerahkan untuk satu hari karnaval. Usaha sebesar itu layak diwariskan dalam bentuk sistem yang permanen, agar tahun depan kota ini tidak lagi memulai dari nol.

Kota Magelang tidak kekurangan kemeriahan. Karnaval dengan puluhan kontingen dan mobil hias telah membuktikan daya tarik kota ini. Yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah kemeriahan tahunan menjadi sistem yang tahan lama. Kantong parkir permanen adalah langkah yang sederhana, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh pengunjung maupun warga. Apabila kota ini serius menjadikan festival sebagai agenda tahunan, maka parkirnya pun harus diperlakukan sebagai agenda tahunan yang dikelola secara permanen, bukan sebagai keadaan darurat yang diulang setiap tahun.

I
Intan Larasati

Jurnalis KabarTidar — portal berita Kota dan Kabupaten Magelang.

Berita Lainnya

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *