Opini: Kota Kecil, Mimpi Besar — Magelang dan Bonus Demografi

Tulisan ini adalah opini. Pendapat yang disampaikan di sini merupakan pandangan penulis, bukan laporan berita, dan angka-angka yang dikutip berasal dari sumber resmi yang disebutkan secara eksplisit. Tesisnya sederhana dan barangkali tidak nyaman didengar: Magelang, baik kota maupun kabupatennya, sedang berdiri di depan sebuah jendela yang tidak akan terbuka dua kali, dan jendela itu bernama bonus demografi. Pertanyaannya bukan lagi apakah penduduk usia produktif Magelang cukup banyak, melainkan apakah mereka cukup terampil, cukup bekerja, dan cukup sejahtera sehingga jumlah mereka berubah menjadi kemakmuran, bukan menjadi beban.

Bonus demografi adalah kondisi ketika penduduk usia produktif, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yakni usia 15 hingga 64 tahun, jumlahnya jauh lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif, yakni anak-anak dan lansia. BPS menjelaskan bahwa Indonesia sudah berada dalam kondisi tersebut sejak 2012, dengan dua penduduk usia produktif menanggung satu penduduk usia tidak produktif, dan kondisi puncaknya diprediksi terjadi pada 2028 sampai 2030. Artinya, kita tidak sedang menunggu masa depan yang jauh. Kita sedang hidup di dalamnya, dan puncaknya tinggal beberapa tahun lagi.

Skala nasionalnya patut direnungkan. Menurut proyeksi BPS yang dikutip dalam jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada periode 2020 hingga 2045 berpotensi memiliki sekitar 180 juta penduduk usia produktif berbanding sekitar 60 juta penduduk usia tidak produktif, dengan rasio ketergantungan sebesar 47,9 persen pada 2018. BPS sendiri pernah menyebut bahwa bonus demografi berkontribusi sekitar sepertiga terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka-angka itu adalah kabar baik sekaligus peringatan: sepertiga pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh struktur penduduk hanya akan terwujud bila penduduk produktif itu benar-benar bekerja secara produktif.

Bagi kota kecil dan kabupaten seperti Magelang, pesan itu terasa lebih mendesak. Kota besar memiliki pasar kerja yang luas, modal yang besar, dan daya tarik migrasi yang kuat. Magelang tidak memiliki kemewahan itu dalam skala yang sama. Yang dimilikinya justru hal lain: skala yang manusiawi, biaya hidup yang relatif terjangkau, warisan budaya dan alam yang kuat, serta komunitas yang masih saling mengenal. Kelebihan semacam itu hanya menjadi keunggulan bila diolah dengan sengaja. Tanpa pengolahan, ia hanya menjadi latar yang indah bagi anak-anak muda yang pergi.

Bonus demografi Magelang diuji di ruang kelas vokasi

Jalur pertama yang menentukan nasib bonus demografi adalah pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Argumennya lugas: pasar kerja tidak memberi upah kepada ijazah, melainkan kepada keterampilan yang terbukti. Sekolah menengah kejuruan di Magelang sudah menawarkan jurusan yang membentang dari teknik dan teknologi informasi sampai pariwisata, kuliner, busana, dan layanan bisnis, sebagaimana dipetakan dalam artikel KabarTidar tentang sekolah kejuruan di Magelang. Peta itu penting, tetapi peta bukanlah perjalanan. Yang menentukan adalah apakah kurikulumnya diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha, apakah praktik kerja lapangannya sungguh-sungguh melatih, dan apakah lulusannya ditelusuri nasibnya setelah wisuda.

Di sinilah pemerintah daerah, sekolah, dan dunia usaha di Magelang perlu membuat kesepakatan yang terukur. Dunia usaha perlu dilibatkan sejak perumusan kurikulum, bukan hanya dipanggil saat wisuda untuk memberi sambutan. Sekolah perlu membuka data penelusuran tamatannya secara berkala, supaya keluarga bisa menilai jurusan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan brosur. Dan pemerintah daerah perlu memastikan pelatihan keterampilan tidak berhenti di ruang kelas: sertifikasi kompetensi, magang yang dibayar secara layak, dan jembatan menuju pekerjaan pertama adalah bagian dari pendidikan, bukan pelengkap sesudahnya.

Pendidikan tinggi di Magelang pun memikul peran yang sama. Universitas Tidar dan perguruan tinggi lain di wilayah ini tidak cukup menjadi menara tempat gelar dibagikan; mereka perlu menjadi mitra usaha kecil, mitra desa wisata, dan mitra pemerintah desa dalam memecahkan masalah nyata. Seorang lulusan yang pernah mendampingi kelompok tani, merancang kemasan produk, atau membangun sistem pencatatan sederhana bagi usaha kecil pulang dengan sesuatu yang lebih berharga daripada transkrip nilai: pengalaman yang bisa dijual kepada pemberi kerja berikutnya. Bonus demografi tidak dimenangkan di ruang seminar, melainkan di tempat kerja pertama seorang lulusan.

Yang juga tidak boleh dilupakan adalah kelompok yang sering luput dari perbincangan vokasi: perempuan, penyandang disabilitas, dan anak muda di kecamatan-kecamatan jauh dari pusat kota. Bonus demografi yang hanya dinikmati oleh pemuda laki-laki di pusat kota bukanlah bonus, melainkan ketimpangan yang ditunda. Pelatihan yang jadwalnya kaku, lokasi yang sulit dijangkau, dan biaya yang memberatkan justru menyaring keluar orang-orang yang paling membutuhkan keterampilan. Jika Magelang serius soal bonus demografi, akses adalah kata pertama dalam setiap program pelatihan, bukan catatan kaki.

UMKM adalah lapangan kerja yang paling jujur

Jalur kedua adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi Magelang, UMKM bukan sekadar pelengkap ekonomi; ia adalah lapangan kerja yang paling jujur dan paling tersebar. Warung, bengkel, penjahit, perajin, pedagang pasar, produsen makanan olahan, dan jasa-jasa kecil lainnya menyerap tenaga kerja di tempat orang itu tinggal, tanpa mengharuskan mereka merantau. Ketika sebuah usaha kecil naik kelas, yang naik bukan hanya omzetnya, melainkan juga upah pekerjanya, kemampuan keluarganya menyekolahkan anak, dan daya tahan ekonomi satu kampung.

Namun naik kelas membutuhkan lebih dari sekadar semangat dan modal awal. Masalah klasik UMKM di mana pun, termasuk di Magelang, adalah pencatatan yang belum rapi, kemasan yang belum meyakinkan, pemasaran yang bergantung pada satu saluran, dan akses pembiayaan yang sering menuntut agunan yang tidak dimiliki pelaku usaha kecil. Di sinilah opini ini bersikap tegas: program pembinaan UMKM yang hanya memberi pelatihan sehari lalu pergi adalah pemborosan anggaran yang dibungkus niat baik. Yang dibutuhkan adalah pendampingan yang berjangka, misalnya satu pendamping untuk sekelompok usaha selama satu tahun, dengan target yang bisa diukur: pencatatan keuangan yang berjalan, satu saluran penjualan baru yang aktif, dan satu perbaikan produk yang nyata.

Digitalisasi layak disebut secara khusus, tetapi dengan nada yang wajar. Berjualan daring memang membuka pasar di luar Magelang, tetapi ia juga membuka persaingan dengan penjual dari seluruh Indonesia. Seorang perajin yang masuk ke lokapasar tanpa foto produk yang baik, tanpa stok yang terjamin, dan tanpa kemampuan menghitung ongkos kirim justru akan kecewa dan kapok. Karena itu, pelatihan digital harus dimulai dari dasar-dasar usaha, bukan dari janji viral. Pasar digital adalah alat, bukan keajaiban, dan alat yang baik tetap memerlukan tangan yang terampil.

Pemerintah daerah juga perlu jujur soal satu hal: kemudahan berusaha. Perizinan yang berbelit, pungutan yang tidak jelas, dan tata ruang yang berubah-ubah adalah pajak tersembunyi yang paling memberatkan usaha kecil. Kota kecil sebenarnya memiliki keunggulan dalam hal ini: antrean yang lebih pendek, pejabat yang lebih mudah ditemui, dan masalah yang lebih cepat terlihat. Keunggulan itu harus dijaga sebagai modal. Setiap usaha kecil yang tutup karena urusan administrasi yang melelahkan adalah satu lapangan kerja yang hilang dari bonus demografi.

Pariwisata harus menyebar, bukan menumpuk

Jalur ketiga adalah pariwisata. Kabupaten Magelang adalah rumah bagi Candi Borobudur, situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991 yang terletak di Kecamatan Borobudur. Nama itu membuka pintu bagi seluruh Magelang: wisatawan yang datang karena Borobudur dapat diajak tinggal lebih lama, makan di warung lokal, menginap di desa wisata, membeli kerajinan, dan menjelajahi gunung, sungai, serta kampung-kampung di sekitarnya. Potensi itu nyata, dan desa-desa wisata di sekitar Borobudur sudah membuktikannya dengan menawarkan pengalaman yang tidak bisa ditiru oleh baliho.

Tetapi pariwisata yang hanya menumpuk di satu ikon adalah pariwisata yang rapuh. Bila kunjungan ke satu destinasi menurun karena perubahan kebijakan, kenaikan tarif, atau sentimen pasar, seluruh rantai usaha di sekitarnya ikut goyah. Karena itu, strategi pariwisata Magelang haruslah strategi penyebaran: menyebarkan wisatawan ke desa wisata, menyebarkan belanja wisatawan ke usaha kecil, dan menyebarkan keterampilan pariwisata ke pemandu lokal, pengelola homestay, juru masak, dan perajin. Borobudur boleh menjadi pintu, tetapi ia tidak boleh menjadi satu-satunya ruangan.

Penyebaran itu menuntut keterampilan yang sering diremehkan: kemampuan berbahasa asing dasar, kebersihan dan keamanan pangan, pengelolaan sampah, serta keramahan yang konsisten. Wisatawan mungkin memaafkan jalan yang sempit, tetapi mereka jarang memaafkan pengalaman yang terasa tidak jujur. Di sinilah pendidikan vokasi pariwisata dan pariwisata itu sendiri bertemu: lulusan perhotelan dan tata boga Magelang seharusnya menjadi tulang punggung industri ini, bukan penonton di pinggirnya. Bila pemuda Magelang hanya menjadi penonton di kampung halamannya sendiri, sementara pekerjaan pariwisata yang baik diisi dari luar, maka bonus demografi telah gagal di depan mata.

Konservasi juga merupakan bagian dari argumen ekonomi, bukan lawannya. Borobudur, gunung, sungai, dan sawah adalah modal yang tidak bisa dicetak ulang bila rusak. Pariwisata yang merusak lingkungan dan situsnya sendiri sedang memakan modalnya sendiri. Kota kecil yang menjaga alam dan warisannya sesungguhnya sedang menjaga lapangan kerja anak cucunya. Itu bukan romantisme, melainkan perhitungan ekonomi jangka panjang yang paling sederhana.

Risiko bila tidak dipersiapkan: bonus yang berubah menjadi beban

Sekarang mari bicara tentang risiko dengan terus terang. Bonus demografi tidak otomatis berubah menjadi kemakmuran. Sekretariat Kabinet mencatat bahwa pada 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan kunci untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2030 adalah reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang menyeluruh dan terpadu. Pernyataan itu, yang disampaikan dalam rapat terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi, masih relevan hingga hari ini, justru karena reformasi semacam itu tidak selesai dalam satu periode anggaran.

Risiko pertama adalah pengangguran terdidik. Setiap tahun, ribuan lulusan memasuki pasar kerja. Bila keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja, yang terjadi bukanlah kekurangan tenaga kerja, melainkan antrean panjang lulusan yang frustrasi. Frustrasi itu tidak berhenti di urusan ekonomi. Ia merembes ke urusan sosial: migrasi keluar yang berlebihan, keluarga yang terpisah jarak, dan generasi muda yang kehilangan kepercayaan pada janji pendidikan. Kota kecil merasakan dampak ini lebih cepat, karena setiap anak muda yang pergi adalah satu persen yang besar dari komunitasnya.

Risiko kedua adalah pekerjaan yang ada tetapi tidak layak. Bonus demografi bisa tampak berhasil di atas kertas, dengan angka pengangguran yang rendah, padahal banyak orang bekerja dalam pekerjaan yang upahnya tidak cukup untuk hidup layak, tanpa jaminan, dan tanpa jenjang. Pekerjaan semacam itu tidak membangun tabungan, tidak membiayai pendidikan anak, dan tidak menyiapkan hari tua. Ketika generasi produktif hari ini menua tanpa tabungan dan tanpa jaminan yang memadai, beban yang sekarang disebut bonus akan kembali sebagai beban dalam bentuk yang berbeda: lansia yang tidak sejahtera.

Risiko ketiga adalah ketimpangan antarwilayah di dalam Magelang sendiri. Pusat kota dan kawasan wisata yang maju bisa melesat, sementara kecamatan-kecamatan pertanian tertinggal dalam akses pelatihan, pasar, dan layanan. Ketimpangan itu berbahaya bukan hanya karena tidak adil, melainkan karena tidak efisien: potensi manusia di kecamatan yang tertinggal tidak pernah diubah menjadi produktivitas. Bonus demografi yang hanya dinikmati sebagian wilayah adalah bonus yang dipotong setengahnya oleh kebijakan kita sendiri.

Risiko keempat, yang sering luput, adalah kesehatan dan pendidikan dasar. Penduduk usia produktif yang hari ini tampak kuat adalah anak-anak yang kemarin gizinya, pendidikannya, dan layanan kesehatannya menentukan kualitas mereka. Menurut liputan Tempo tentang pembahasan sumber daya manusia Kota Magelang, Indeks Pembangunan Manusia Kota Magelang disebut mencapai 82,92 dan termasuk di antara yang tertinggi, tetapi tantangan seperti kesesuaian kompetensi tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pengentasan kemiskinan masih menjadi perhatian. Angka indeks yang tinggi adalah modal, bukan garansi. Modal itu harus terus dirawat, terutama di Kabupaten Magelang yang wilayahnya jauh lebih luas dan beragam.

Agenda Magelang: tiga janji yang bisa dipegang

Opini ini tidak ingin berhenti pada ajakan yang abstrak. Ada tiga janji konkret yang bisa dipegang oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat Magelang. Pertama, setiap program pelatihan vokasi di Magelang harus mempublikasikan hasil penelusuran lulusannya: berapa yang bekerja, berapa yang berwirausaha, dan berapa yang melanjutkan pendidikan, menurut jurusan. Tanpa data itu, kita berdebat dalam gelap. Dengan data itu, keluarga bisa memilih dengan cerdas dan sekolah bisa memperbaiki diri dengan jujur.

Kedua, setiap program pembinaan UMKM harus diukur dari kenaikan yang dialami pelaku usaha, bukan dari jumlah peserta pelatihan. Satu kelompok usaha yang pencatatannya rapi dan penjualannya naik lebih berharga daripada seribu peserta seminar yang pulang tanpa perubahan. Pendampingan jangka panjang, akses pembiayaan yang wajar, dan pasar yang nyata adalah ukuran yang layak dituntut dari anggaran publik.

Ketiga, setiap kebijakan pariwisata harus menjawab satu pertanyaan sebelum disahkan: usaha kecil dan pemuda lokal mana yang ikut diuntungkan, dan bagaimana keuntungannya diukur? Bila jawabannya tidak ada, kebijakan itu perlu diperbaiki sebelum dijalankan, bukan sesudah keluhan bermunculan. Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang meninggalkan uang di kampung yang dikunjungi, bukan hanya foto di gawai pengunjungnya.

Di luar ketiga janji itu, ada satu sikap yang perlu dijaga: kesabaran. Bonus demografi sering dibicarakan seolah-olah ia adalah lomba lari cepat, padahal ia lebih mirip menanam. Anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dasar akan memasuki usia produktif ketika puncak bonus demografi sudah lewat, tetapi ia akan menentukan apakah Magelang sesudah bonus itu tetap sejahtera atau kembali terseok. Investasi pada pendidikan dasar, gizi, dan kesehatan anak hari ini adalah investasi pada Magelang sesudah 2030. Kota kecil yang hanya memikirkan puncak bonus akan kehilangan lembah sesudahnya.

Akhirnya, mimpi besar kota kecil tidak perlu diukur dengan gedung tertinggi atau mal terbesar. Ia bisa diukur dengan hal yang lebih sederhana dan lebih sulit: apakah anak muda Magelang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa harus meninggalkan kampung halamannya, apakah usaha kecil keluarganya bisa tumbuh tanpa harus bergantung pada belas kasihan, dan apakah wisatawan yang datang pulang dengan cerita tentang orang-orang Magelang, bukan hanya tentang satu candi. Bila tiga hal itu terwujud, bonus demografi bukan lagi sekadar istilah dalam dokumen perencanaan. Ia menjadi kehidupan sehari-hari. Bila tidak, kita akan mengenang tahun-tahun ini bukan sebagai masa keemasan, melainkan sebagai masa ketika Magelang memiliki segalanya, kecuali persiapan. Pilihan itu masih ada di tangan kita, tetapi jendela itu tidak akan menunggu selamanya.