Alat Evakuasi Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur Terbatas, Anggota DPR RI Soroti Anggaran

MAGELANG, KabarTidar. Keterbatasan peralatan evakuasi masih menjadi kendala Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur dalam menangani kecelakaan maupun operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Kabupaten Magelang. Kondisi itu menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Ady Ardyanto saat mengunjungi unit tersebut pada Minggu 1 November 2026, dengan penilaian bahwa peralatan yang dimiliki saat ini belum sebanding dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

Peralatan yang tersedia dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk operasi pencarian dan pertolongan. Kebutuhan yang secara khusus disoroti adalah peralatan untuk menangani korban kecelakaan, terutama kecelakaan lalu lintas yang memerlukan peralatan evakuasi khusus. Selain peralatan penyelamatan, kendaraan operasional dan jumlah personel juga disebut perlu mendapat perhatian, karena ketiganya menentukan kecepatan dan keselamatan penanganan di lapangan.

Anggaran Dinilai Timpang dengan Tugas

Sofwan mengaitkan kekurangan peralatan itu dengan minimnya dukungan anggaran untuk Basarnas. Menurutnya, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara tugas yang harus diemban korps Basarnas di seluruh Indonesia dan dukungan anggaran yang diterima. Basarnas dinilai seharusnya mendapat porsi anggaran yang lebih besar, karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api (Ring of Fire) dan menghadapi risiko bencana serta kecelakaan yang tinggi.

Profil risiko Kabupaten Magelang secara khusus disebut dalam kunjungan itu, termasuk keberadaan Gunung Merapi dan kawasan-kawasan rawan longsor. Dengan profil risiko seperti itu, unit siaga di Borobudur diharapkan mampu menangani kecelakaan dan operasi pencarian di medan yang beragam, mulai dari jalur wisata dan jalan raya hingga kawasan lereng yang rawan longsor. Peralatan yang terbatas membuat kemampuan itu tidak optimal, terutama ketika korban kecelakaan memerlukan evakuasi khusus yang tidak dapat dilakukan dengan peralatan seadanya.

Penilaian Sofwan terhadap kondisi peralatan itu cukup keras. Ia menyebut kondisi peralatan tersebut memprihatinkan, dan berpendapat kualifikasinya seharusnya sepuluh kali lipat dari yang ada sekarang. “Mestinya, menurut saya, peralatannya itu kualifikasinya 10 kali lipat dari yang ada sekarang,” ujarnya. Pernyataan itu tidak disertai angka rupiah tertentu, sehingga belum ada besaran anggaran yang dapat dikutip sebagai target pengadaan.

Usulan: Geser Anggaran atau Cari CSR

Sebagai jalan keluar, Sofwan mengusulkan pergeseran anggaran dari lembaga lain ke Basarnas apabila memungkinkan. Apabila pergeseran itu tidak dapat dilakukan, ia mengusulkan pencarian sumber-sumber pembiayaan lain, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), donatur, atau kontribusi masyarakat. Dukungan yang diberikan pun, menurutnya, harus disesuaikan dengan beban kerja dan karakteristik wilayah masing-masing unit, agar personel dapat melaksanakan pencarian, pertolongan, dan evakuasi secara lebih optimal.

Usulan itu menegaskan bahwa persoalan peralatan Basarnas Borobudur tidak semata-mata soal jumlah alat, melainkan soal kecocokan dukungan dengan beban kerja di lapangan. Unit yang bertugas di wilayah dengan risiko Merapi dan longsor membutuhkan jenis peralatan yang berbeda dengan unit di wilayah perairan atau perkotaan, sehingga penambahan peralatan yang tidak disesuaikan dengan karakteristik wilayah tidak akan menyelesaikan persoalan.

Dari sisi unit, Rescuer Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur, Ryan Aris Pratama, membenarkan keterbatasan peralatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penambahan peralatan operasional masih bergantung pada pengadaan dan keputusan pemerintah pusat, dan unit siaga di daerah belum memiliki kewenangan untuk memutuskan penambahan peralatan secara mandiri. Selama ini, unit masih menunggu dari pusat untuk setiap penambahan alat.

Keterangan itu menjelaskan mengapa sorotan anggaran menjadi penting. Selama kewenangan pengadaan berada di pusat, unit di daerah hanya dapat menyampaikan kebutuhan dan menunggu realisasi, sementara risiko kecelakaan dan bencana di wilayah tugasnya terus berjalan. Karena itu, kunjungan anggota DPR RI ke unit siaga menjadi saluran agar kebutuhan di lapangan sampai ke pembahas anggaran di tingkat pusat.

Bagi warga Kabupaten Magelang, kabar ini relevan karena Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur merupakan salah satu unsur yang pertama merespons ketika terjadi kecelakaan maupun operasi pencarian di wilayah ini. Keterbatasan peralatan dapat berpengaruh pada kecepatan dan keselamatan evakuasi, terutama pada kecelakaan lalu lintas yang memerlukan peralatan khusus. Penanggulangan bencana di Magelang juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang pernah diulas KabarTidar dalam artikel BPBD Magelang, sedangkan kerawanan longsor di lereng-lereng Magelang dibahas dalam artikel tanah longsor lereng Magelang. Kunjungan Sofwan Ady Ardyanto ke Basarnas Borobudur ini diberitakan BorobudurNews pada 2 November 2026, berdasarkan kunjungan pada 1 November 2026. Yang belum diumumkan adalah besaran anggaran maupun jadwal pengadaan peralatan tambahan, sehingga artikel ini akan diperbarui begitu ada keputusan pengadaan dari pemerintah pusat atau pembahasan anggaran yang menyangkut Basarnas.