Delapan Kasus BBM dan LPG Subsidi di Kedu Terungkap, Kerugian Hampir Rp980 Juta
Polisi di wilayah eks Karesidenan Kedu mengungkap delapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dengan delapan tersangka. Total kerugian negara ditaksir hampir Rp980 juta, dengan barang bukti ribuan tabung gas serta ribuan liter Pertalite dan solar.
MAGELANG, KabarTidar. Kepolisian dari jajaran rayon eks Karesidenan Kedu mengungkap delapan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) bersubsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan delapan tersangka dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp979.976.230 atau hampir Rp980 juta.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolresta Magelang Kombes Pol Edy Bagus Sumantri dalam konferensi pers di Mako Polresta Magelang, Jumat sore (13/11/2026). Delapan perkara yang diungkap terdiri atas enam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan dua kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi, dengan penanganan yang tersebar di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan Kebumen.
Konferensi pers digelar di Mako Polresta Magelang pada Jumat sore. Dalam kesempatan itu, Kapolresta Magelang memaparkan rincian delapan perkara beserta barang bukti dan taksiran kerugian negara.
“Dari pengungkapan di wilayah eks Karesidenan Kedu, kami menangani delapan laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi. Perkara tersebut terdiri dari enam kasus BBM dan dua kasus LPG, dengan jumlah delapan tersangka,” ujar Edy Bagus Sumantri.
“Untuk kegiatan ini, kami dari Polres Rayon Kedu sudah melaksanakan kegiatan pengamanan terkait dengan BBM dan LPG. Untuk BBM ada enam kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian untuk LPG ada dua,” ungkap Edy Bagus Sumantri dalam pemaparan pengungkapan perkara.
Kedelapan perkara itu berangkat dari delapan laporan polisi yang ditangani jajaran rayon eks Karesidenan Kedu. Laporan-laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi di sejumlah wilayah eks Karesidenan Kedu.
Berdasarkan perhitungan kepolisian, dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp440.460.000. Sementara itu, kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi mencapai Rp539.516.230. Dengan demikian, total kerugian negara dari seluruh perkara tersebut mencapai Rp979.976.230.
Barang Bukti Ribuan Tabung Gas dan Ribuan Liter BBM
Dari delapan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 7.694 tabung gas, 2.520 liter Pertalite, dan 190 liter solar. Jumlah barang bukti itu diungkapkan Kapolresta Magelang saat memaparkan pengungkapan perkara dalam konferensi pers.
“Dengan jumlah barang bukti tabung gas ada 7.694, kemudian BBM jenis Pertalite berjumlah 2.520 liter dan solar 190 liter. Dengan kerugian negara LPG Rp440.460.000, kemudian BBM Rp539.516.230. Total kerugian semuanya sebesar Rp979.976.230,” papar Edy Bagus Sumantri.
Penanganan Tersebar di Enam Wilayah
Dari enam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, satu perkara ditangani Polresta Magelang, dua perkara ditangani Polres Wonosobo, serta masing-masing satu perkara ditangani Polres Kebumen, Polres Magelang Kota, dan Polres Temanggung. Sementara itu, dua kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi masing-masing ditangani Polresta Magelang dan Polres Purworejo.
Kapolresta Magelang menjelaskan, setiap perkara ditangani oleh satuan kepolisian di wilayah masing-masing. Karena itu, informasi lebih terperinci mengenai penanganan kasus dapat diperoleh melalui kapolres atau kasatreskrim setempat.
“Untuk masing-masing Polres, silakan nanti ditanya kepada kapolresnya masing-masing atau kasatreskrimnya masing-masing, karena yang menangani adalah masing-masing Polres,” kata Edy Bagus Sumantri.
Pasal yang Dikenakan dan Ancaman Pidana
Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dalam rilis kepolisian, perkara penyalahgunaan BBM mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.
Sementara itu, untuk perkara LPG, turut dicantumkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Pengungkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM maupun LPG yang mendapatkan subsidi atau penugasan dari pemerintah. Penindakan dilakukan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Energi bersubsidi, menurut polisi, seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalahgunaan distribusinya dinilai merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan distribusi menjadi bagian dari upaya kepolisian di wilayah tersebut.
Pengungkapan delapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian di wilayah eks Karesidenan Kedu dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi serta menindak dugaan penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Peristiwa ini diberitakan BorobudurNews pada Jumat (13/11/2026). KabarTidar akan terus memantau perkembangan penanganan kedelapan perkara tersebut.
