Wali Kota Magelang Minta Tender Berorientasi Kualitas, Bukan Sekadar Harga Murah

MAGELANG, KabarTidar. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta tender berorientasi kualitas menjadi patokan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Penentuan pemenang tender tidak boleh lagi semata-mata ditentukan oleh penawaran termurah, melainkan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kualitas hasil, serta kompetensi penyedia dalam memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu.

Pesan itu disampaikan Damar saat memberi arahan dalam Sarasehan Regional Pengadaan Barang dan Jasa di Pendopo Pengabdian, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap calon penyedia menjadi kunci agar barang dan jasa yang dibeli pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Dalam undang-undang itu, tidak harus yang lebih rendah yang menang,” ujar Damar, merujuk pada pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap calon penyedia. Pernyataan itu menegaskan bahwa harga terendah bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan pemenang tender.

Damar juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam PBJ agar tidak sekadar berpatokan pada aturan tertulis, tetapi juga memegang teguh norma etika. Langkah itu dinilai krusial untuk mencegah penyimpangan serta membangun kepercayaan publik terhadap pengadaan pemerintah.

“Norma etik pengadaan barang dan jasa dengan hukum positif yang ada pada perundang-undangan harus seiring sejalan. Mengapa? Supaya pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dipercaya,” kata Damar.

Di tengah era digitalisasi, pengawasan terhadap proses pengadaan kini jauh lebih terbuka dan ketat. Karena itu, Damar meminta aparatur tidak goyah menghadapi intervensi atau perintah dari pihak mana pun yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau kita taati aturan, maka aturan itu akan menjagamu,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang kini semakin terbuka, setiap tahapan pengadaan dapat dipantau lebih mudah, sehingga peluang penyimpangan semakin kecil. Damar meminta aparatur memanfaatkan keterbukaan itu dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku, tanpa tunduk pada tekanan yang tidak berdasar hukum.

Tender Berorientasi Kualitas dan Identifikasi Risiko Sejak Perencanaan

Evaluasi menyeluruh itu mencakup kemampuan penyedia memenuhi spesifikasi pekerjaan serta menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang disepakati. Dengan cara itu, pemerintah tidak hanya mendapatkan harga yang murah, tetapi juga hasil pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Para pelaksana PBJ juga diminta jeli mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan tuntas. Berbagai catatan atau temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semestinya menjadi bahan perbaikan agar kekeliruan serupa tidak terulang pada pengadaan berikutnya.

Dengan identifikasi risiko yang dilakukan sejak awal, pelaksana pengadaan dapat mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di tengah jalan, termasuk keterlambatan pekerjaan dan ketidaksesuaian hasil dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.

Pendekatan tender berorientasi kualitas ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Magelang menjaga mutu pelayanan publik. Pada Oktober 2026, Damar meraih penghargaan kategori Inovasi Pelayanan Publik dalam ajang detikJateng-detikJogja Awards 2026 atas penguatan inovasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Penghargaan itu menjadi penanda bahwa kualitas layanan menjadi perhatian utama kepemimpinan Kota Magelang.

Sarasehan Lintas Daerah, dari Kedu hingga Salatiga

Sarasehan Regional Pengadaan Barang dan Jasa ini diikuti delegasi dari wilayah eks-Karesidenan Kedu, Sukoharjo, hingga Salatiga. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Magelang, Kun Arsanti Dewi, menjelaskan sarasehan ini dirancang sebagai wadah bertukar pikiran dan menyelaraskan pemahaman antarpelaku pengadaan lintas daerah.

Diskusi dalam sarasehan menghadirkan konsultan PBJ dan ahli hukum pengadaan nasional, Khalid Mustafa, yang mengupas tuntas dokumen kontrak, prosedur pengadaan, hingga langkah pencegahan risiko hukum atau fraud. Materi itu disampaikan agar para pelaksana pengadaan memahami risiko hukum sejak tahap perencanaan.

Kepercayaan publik terhadap pengadaan pemerintah juga dijaga lewat kanal pengaduan masyarakat. Pemkot Magelang memperkuat kanal pengaduan Monggo Lapor sebagai sarana warga menyampaikan laporan dan masukan terkait layanan pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa.

Arahan Wali Kota dalam sarasehan itu diberitakan BorobudurNews pada 12 November 2026, sementara arahan mengenai kepatuhan pada aturan dan etika dimuat media yang sama pada 11 November 2026 dalam laporan Wali Kota Magelang Minta Pelaksana PBJ Patuhi Aturan dan Etika. KabarTidar akan terus memantau penerapan arahan tersebut dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Magelang, termasuk bagaimana evaluasi penyedia dilakukan pada tender-tender berikutnya.