Ratusan Warga Sambeng Datangi Polresta Magelang, Desak Tambang Pasir Sungai Progo Dihentikan
Ratusan warga Desa Sambeng, Borobudur, mendatangi Polresta Magelang untuk mendesak penghentian tambang pasir di Sungai Progo, setelah ketegangan meningkat dan penambangan dinilai terus berjalan meski ditolak warga.
MAGELANG, KabarTidar. Ratusan warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, mendatangi Polresta Magelang, Selasa (10/11/2026). Mereka mendesak kepolisian segera mengambil langkah preventif menyusul meningkatnya ketegangan akibat aktivitas penambangan pasir di Sungai Progo wilayah setempat.
Warga menilai aktivitas penambangan masih berlangsung meskipun telah mendapat penolakan masyarakat. Mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran dalam kegiatan tambang yang sebelumnya telah disampaikan kepada sejumlah pihak terkait.
Humas Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanggap Air (Gemapelita) Desa Sambeng, Khairul Hamzah, mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, ketegangan di sekitar lokasi tambang terus meningkat seiring berjalannya aktivitas penambangan yang ditolak warga.
Humas Gemapelita lainnya, Suratman, menyampaikan desakan agar kepolisian segera mengambil langkah untuk menjaga situasi tetap kondusif. Warga meminta penggunaan diskresi kepolisian untuk menjaga keamanan sekaligus menghentikan sementara aktivitas tambang sebelum Jumat (13/11/2026).
Menanggapi tuntutan itu, Kasatreskrim Polresta Magelang Kompol Dwi Atma Yovi Wibrata menyatakan kepolisian akan menggunakan diskresi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Sambeng. Kedatangan ratusan warga ke Polresta Magelang diberitakan BorobudurNews pada 10 November 2026.
Penolakan Warga Sudah Berbulan-bulan
Aksi ke Polresta Magelang ini bukan yang pertama. Pada 1 Agustus 2026, sekitar 700 warga dari empat desa menggelar aksi doa bersama bertajuk “Sambeng Ora Didol, Tolak Tambang Pasir Sungai Progo” di kawasan tambang pasir Kladon, tepi Sungai Progo, Desa Sambeng. Aksi itu menjadi penanda awal penolakan warga terhadap penambangan pasir di wilayah mereka.
Dua bulan kemudian, pada 2 Oktober 2026, warga memasang 355 bendera setengah tiang di sepanjang Jalan Borobudur-Kalibawang sebagai simbol “Sambeng Berduka”. Pemasangan bendera itu merupakan bentuk protes terhadap penambangan pasir oleh PT Anaba di Sungai Progo, dan dilakukan sebagai penyampaian aspirasi secara damai. Ketua Paguyuban Gema Pelita, Umar, mengatakan tidak ada sosialisasi resmi kepada masyarakat sebelum tambang beroperasi, dan disebut tidak ada izin dari pemerintah desa.
Warga juga menyoroti jam operasi tambang. Menurut Umar, tambang beroperasi mulai jam 04.00, kadang 00.00, padahal izinnya jam 08.00-16.00. Karena itu, warga mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mencabut izin penambangan pasir dan tanah urug di Desa Sambeng. Umar menilai perizinan itu cacat prosedural, karena sejak awal pengajuan izin tidak ada sosialisasi ke warga dan tidak ada izin ke pemerintah desa. Pemasangan 355 bendera setengah tiang itu diberitakan Banyumas Ekspres pada 2 Oktober 2026.
Kekhawatiran warga juga menyangkut sumber air. Pada 27 Agustus 2026, Penjabat Sementara Kepala Desa Sambeng, Hamron Effendi, mengatakan mayoritas warga desa yang berjumlah sekitar 1.435 jiwa menolak penambangan. Warga khawatir penambangan mengganggu sumber air atau udal dan mengurangi debit air yang mereka andalkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah menyatakan akan mengecek lapangan terkait penolakan tersebut.
Status Izin Diperdebatkan
Di sisi lain, PT Anaba Putra Nusantara menyatakan memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sejak 2 November 2024. Izin itu berlaku lima tahun hingga 2029, dengan kapasitas produksi 9.800 meter kubik per tahun. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, Budiyanto.
Desa Sambeng sendiri merupakan kawasan penyangga Candi Borobudur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014. Namun, lokasi tambang berada di luar Subkawasan Pelestarian (SP)-2. Dalam sebuah pertemuan terbatas, perusahaan memutuskan menghentikan sementara aktivitas penambangan hingga waktu yang belum ditentukan, tetapi warga menilai aktivitas itu masih berjalan. Status izin PT Anaba ini diberitakan BorobudurNews pada 5 Agustus 2026.
Perbedaan pandangan inilah yang menjadi inti persoalan. Warga menduga ada pelanggaran dalam kegiatan tambang dan menuntut pencabutan izin, sementara dinas terkait menyatakan perusahaan memegang izin operasi produksi yang masih berlaku hingga 2029. Hingga aksi ke Polresta Magelang pada 10 November 2026, belum ada keputusan resmi yang diumumkan mengenai nasib izin tersebut.
Sungai Progo dan Sorotan Tambang di Magelang
Sungai Progo merupakan salah satu sungai besar yang melintasi wilayah Magelang dan menjadi sumber kehidupan bagi warga di sepanjang alirannya, termasuk untuk kebutuhan air dan kegiatan wisata arung jeram. Karena itu, aktivitas penambangan di sungai ini selalu menjadi perhatian warga, terutama ketika dinilai berdampak pada lingkungan dan sumber air.
Persoalan tambang di Magelang bukan hanya terjadi di Sambeng. Di wilayah lain, dugaan penambangan ilegal juga tengah diselidiki aparat penegak hukum, dan penambangan pasir di lereng Merapi juga pernah menjadi sorotan. Situasi di Sambeng kini menunggu langkah konkret kepolisian, terutama menjelang batas waktu yang diminta warga, Jumat (13/11/2026).
KabarTidar akan terus memantau perkembangan tuntutan warga Sambeng dan langkah yang diambil Polresta Magelang serta dinas terkait, termasuk hasil pengecekan lapangan yang dijanjikan dan nasib izin penambangan di Desa Sambeng.
