Pemilu 2024 menjadi sorotan terkait praktik politik uang yang masih kerap terjadi. Namun, menurut data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), politik uang tampaknya tidak lagi efektif pada pemilu kali ini.
Menurut pendiri SMRC, Saiful Mujani, strategi politik uang sulit berjalan efektif dan cenderung mahal pada pemilu ini. Hasil survei SMRC pada Oktober—November 2023 menunjukkan bahwa politik uang hanya mungkin efektif dalam satu dari sepuluh kasus.
Saiful menyebutkan bahwa ketidakpastian terkait siapa yang dapat dipengaruhi setelah menerima uang atau hadiah menyulitkan para peserta pemilu dalam menjalankan politik uang secara efektif. “Politik uang ini kecenderungannya menurut saya kenapa jadi heboh, ini yang sebetulnya efektivitasnya itu hanya satu dari 10 kasus. Itu karena mereka tidak tahu persis, siapa yang betul-betul bisa dipengaruhi, siapa dan di mana,” ujarnya.
Survei tersebut menunjukkan bahwa politikus mungkin perlu menyebarkan uang kepada sepuluh orang untuk mendapatkan satu suara, membuat politik uang menjadi mahal. Saiful menjelaskan bahwa para pelaku politik uang akan menghamburkan dana besar, menjadikan pemilu menjadi mahal.
Politik uang juga dianggap kurang efektif karena pilihan masyarakat di dalam kotak suara tidak dapat diketahui oleh para calon. Selain itu, pernyataan tokoh yang memungkinkan masyarakat menerima uang tanpa harus memilih dirinya juga menjadi kendala.
Saiful menyoroti bahwa profil orang yang rentan terpengaruh oleh politik uang lebih sering terjadi pada perempuan, warga di perdesaan, berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, dan berusia di atas 55 tahun. Oleh karena itu, ia mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah untuk fokus melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak negatif politik uang.
“Memang sudah amanat negara, amanat undang-undang, itu kewajiban Bawaslu untuk menegakkannya, Bawaslu fokus di sana,” katanya.
Survei SMRC juga mengungkap bahwa 44 persen masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang wajar, sementara 56 persen lainnya menyatakan tidak dapat menerima cara tersebut dalam meminta dukungan rakyat.
