Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR RI. Menyambut momen bersejarah tersebut, politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan pentingnya memperhatikan beberapa agenda penting bangsa ke depan, khususnya terkait penguatan demokrasi.
Doli menegaskan bahwa tantangan yang akan dihadapi pasca pelantikan Presiden Prabowo tidak mudah, terutama dalam menyempurnakan format politik nasional. Menurutnya, penguatan demokrasi bisa dicapai melalui proses transformasi politik yang komprehensif.
“Reformasi sudah berjalan selama 26 tahun, dan meskipun banyak kemajuan yang dicapai, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Kita perlu melakukan evaluasi objektif atas sistem politik dan pemerintahan kita. Waktu seperempat abad sudah cukup untuk meninjau kembali tatanan politik bangsa ini,” ujar Doli pada Rabu (16/10/2024).
Dia juga mengakui adanya sejumlah anomali dalam sistem politik yang terkesan diabaikan, sehingga menjadi tantangan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Empat Pilar Transformasi Politik
Doli mengusulkan empat aspek utama yang harus menjadi fokus transformasi politik untuk memperkuat demokrasi Indonesia.
1. Penguatan Identitas Partai Politik (Party-ID)
Doli menekankan pentingnya memperkuat party-ID melalui revisi Undang-Undang Partai Politik. Saat ini, hanya sekitar 11,7% pemilih yang konsisten mendukung partai politik pilihannya, yang mengindikasikan rendahnya keterikatan pemilih dengan partai. Hal ini, menurut Doli, berpotensi memicu perilaku pragmatis, termasuk politik uang, dalam setiap pemilu.
2. Optimalisasi Kewenangan DPD RI
Doli menyoroti peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang hingga kini belum optimal karena tidak memiliki hak suara. Padahal, menurutnya, DPD sebagai wakil daerah memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional. Doli bahkan menyarankan untuk mempertimbangkan pembubaran DPD jika hak-haknya tidak segera ditingkatkan.
3. Peran DPRD dalam Sistem Politik Daerah
Dalam konteks politik daerah, Doli menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak memiliki hak untuk mengesahkan anggaran. Hal ini mengganggu fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah, sehingga kekuatan legislatif di daerah menjadi lemah.
4. Pengawasan Dana Desa
Doli juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa, terutama oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kepala desa. Menurutnya, banyak kepala desa tersandung kasus korupsi karena kurangnya pemahaman terhadap skema pertanggungjawaban, serta lemahnya regulasi terkait pengelolaan dana desa.
Harapan bagi Kepemimpinan Prabowo
Doli meyakini bahwa dengan kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, transformasi politik ini dapat terwujud dan memberikan dampak besar bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Ia menilai Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi, yang tercermin dari dedikasinya dalam mendirikan partai politik dan upayanya berulang kali untuk mengikuti Pilpres.
“Beliau memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi, terbukti dari kesediaannya menghadapi berbagai tantangan politik dan berulang kali mengikuti pemilihan presiden,” pungkas Doli.
